Gaji Pejabat Dipangkas? Muhammadiyah Beri Contoh!

Inforakyat.id – Gelombang protes masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan DPR semakin menguat, dipicu oleh berbagai faktor seperti kenaikan pajak yang memberatkan dan kesenjangan ekonomi yang terasa mencolok. Di tengah situasi ini, muncul seruan agar para pejabat publik menunjukkan empati dan keberpihakan kepada rakyat, salah satunya melalui pemotongan gaji.

Menanggapi hal ini, Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Bambang Setiaji, menyoroti praktik baik yang telah lama diterapkan di lingkungan Muhammadiyah. Ia menjelaskan bahwa seluruh pejabat di organisasi tersebut tidak menerima gaji.

“Saat menjadi dosen atau dokter, pemimpin rumah sakit atau perguruan tinggi di Muhammadiyah mereka digaji, akan tetapi saat terpilih memimpin organisasi, mereka tidak digaji lagi. Dengan demikian menjadi pejabat hendaknya disetting untuk benar benar mengabdi kepada umat, masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Praktik ini, menurut Bambang, merupakan wujud pengabdian yang sesungguhnya, di mana jabatan publik dipandang sebagai amanah untuk melayani, bukan sebagai ajang mencari kekayaan.

Bambang juga mencontohkan beberapa negara lain yang telah menerapkan kebijakan pemotongan gaji pejabat sebagai bentuk solidaritas di masa sulit. Selandia Baru, Singapura, dan India adalah beberapa di antaranya. Pada tahun 2020, para pemimpin dan anggota parlemen di negara-negara tersebut rela memotong sebagian gaji mereka sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

Tindakan-tindakan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pejabat publik di Indonesia untuk menunjukkan kepedulian dan keberpihakan kepada rakyat, serta membangun kepercayaan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat.